Pemkot Bandung Tegaskan Komitmen Wujudkan APBD 2026 yang Efisien, Transparan, dan Pro-Rakyat
Gentra Jabar, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang efisien, transparan, dan berpihak pada peningkatan pelayanan publik.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat (31/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas pandangan, saran, dan kritik konstruktif yang diberikan seluruh fraksi DPRD Kota Bandung. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi acuan penting dalam penyempurnaan dokumen Raperda APBD 2026 agar pelaksanaan anggaran tahun depan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Pemkot Bandung akan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi dan akuntabilitas,” ujar Farhan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung.
Menanggapi sejumlah sorotan terkait pengelolaan belanja pegawai dan efektivitas program, Farhan menegaskan Pemkot Bandung terus melakukan rasionalisasi belanja rutin serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan transparansi publik.
Di tengah dinamika fiskal nasional dan penyesuaian transfer dari pemerintah pusat, Farhan memastikan Pemkot Bandung tetap menjaga prioritas pembangunan pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga Bandung,” tegasnya.
Selain menekankan efisiensi belanja, Pemkot Bandung juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Menurut Farhan, penguatan potensi ekonomi lokal menjadi salah satu kunci menuju kemandirian fiskal kota.
“Bandung memiliki ekosistem ekonomi kreatif dan sektor jasa yang kuat. Kita akan dorong agar berkontribusi lebih besar terhadap PAD, tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.
Sebagai penutup, Farhan menegaskan komitmen Pemkot Bandung untuk terus memperkuat sinergi dengan DPRD dalam proses pembahasan Raperda APBD 2026. Ia berharap rancangan anggaran tersebut dapat segera disahkan dan dijalankan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. **Redaksi
