Pemda Jabar Siapkan Strategi Pemulangan Warga Terdampak Bencana di Sumatra
KOTA BANDUNG — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat menyiapkan strategi pemulangan bagi warga Jabar yang terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini menjadi bagian dari respons terpadu Pemda Jabar untuk memastikan keselamatan warganya di luar daerah sekaligus memperkuat koordinasi lintas wilayah dalam penanganan situasi darurat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah provinsi hadir sepenuhnya untuk melindungi warganya. Ia mengimbau warga Jabar di wilayah bencana agar tidak ragu melapor, termasuk melalui media sosial, sehingga proses penelusuran dan evakuasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. “Warga Jawa Barat yang terdampak, jangan ragu mem-posting kondisinya. Kami siap membantu agar bisa pulang ke Jabar,” ujar KDM, Selasa (9/12/2025).
Pemda Jabar menerapkan strategi respons cepat berbasis informasi di lapangan. Salah satunya terkait 45 warga Jabar yang sebelumnya terisolasi di Takengon, Aceh Tengah, yang dipastikan seluruhnya dalam kondisi selamat. Berbekal laporan relawan dan asesmen kebutuhan, pemulangan mereka dijadwalkan pada Kamis (11/12/2025).
Untuk memastikan kelancaran pemulangan, Pemda Jabar telah mengalokasikan anggaran darurat guna memenuhi kebutuhan dasar warga tersebut hingga waktu keberangkatan. “Seluruh perbekalan mereka sudah cukup. Kami sudah mengirimkan dana untuk kebutuhan makan, minum, dan keperluan lain sampai hari Kamis,” ungkap Gubernur.
Tidak hanya pemulangan massal, Pemda Jabar juga memfasilitasi evakuasi individual bagi warga yang membutuhkan penanganan segera. Seorang warga asal Kota Cirebon telah difasilitasi kepulangannya melalui jalur penerbangan pada hari ini, sebagai bukti bahwa mekanisme pemulangan bersifat fleksibel sesuai urgensi situasi. “Kepada keluarga di kampung halaman agar tenang. Salah satu warga dari Cirebon hari ini sudah kami fasilitasi kepulangannya. Tiket pesawat dan kebutuhan lainnya sudah dipenuhi,” kata KDM.
Upaya Pemda Jabar menunjukkan bahwa penanganan krisis tidak hanya bergantung pada bantuan di lokasi bencana, tetapi juga integrasi informasi, kecepatan logistik, dan kepastian pemulangan. Pendekatan strategis ini diharapkan menjadi model kolaborasi daerah asal terhadap warganya yang terdampak bencana lintas provinsi.
Dengan sistem pelaporan terbuka dan keterlibatan masyarakat melalui media sosial, Pemda Jabar memposisikan diri sebagai pemerintah daerah yang adaptif, responsif, dan siap melindungi warganya di mana pun mereka berada. (Kania)
