Pemprov Jabar Kucurkan Rp2,287 Triliun untuk 361 Proyek Infrastruktur Demi Perkuat Konektivitas 2025
Gentra Jabar, KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya memperkuat konektivitas dan meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur melalui pengelolaan 361 paket pekerjaan konstruksi oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) pada Tahun Anggaran 2025. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp2,287 triliun.
Kepala DBMPR Jawa Barat, Agung Wahyudi, menjelaskan bahwa kebutuhan penanganan jalan provinsi yang mencapai ribuan kilometer menuntut adanya intervensi berkelanjutan agar kemantapan jaringan jalan tetap terjaga. Menurutnya, rangkaian program yang disiapkan mencakup rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala, pemasangan marka jalan, pelebaran jalan, serta pembangunan dan penggantian jembatan.
“Fokus kami adalah memastikan performa jalan dan jembatan tetap mantap, sekaligus mempercepat penanganan pada ruas yang memerlukan intervensi. Dengan begitu, pelayanan infrastruktur bagi masyarakat Jabar semakin optimal,” ujar Agung di Bandung, Rabu (3/12/2025).
Dari 361 paket tersebut, 105 di antaranya merupakan paket murni, 139 paket hasil pergeseran, 60 paket hasil perubahan, dan 57 paket yang dibiayai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT dan BTT 2). Paket pergeseran menjadi kelompok terbesar dengan nilai mencapai Rp1,245 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk rekonstruksi dan pelebaran jalan.
Sementara itu, paket murni senilai Rp321,31 miliar diarahkan pada pemeliharaan berkala, rehabilitasi, serta pembangunan pelengkap jalan dan jembatan. Di sisi lain, paket perubahan dengan nilai Rp348,672 miliar difokuskan untuk percepatan penanganan ruas-ruas prioritas dan jembatan yang membutuhkan tindakan mendesak.
DBMPR juga menyiapkan anggaran melalui BTT untuk respons cepat terhadap kebutuhan lapangan, termasuk penanganan kondisi khusus saat terjadi kerusakan mendesak.
Agung menyebutkan bahwa tingkat kemantapan jalan provinsi sepanjang 2.362,18 kilometer telah mencapai 86,44 persen pada Semester II 2024. Angka tersebut merupakan gabungan antara kondisi jalan baik dan sedang.
“Meski kemantapan jalan sudah tinggi, kami tetap mempercepat penanganan ruas yang tergolong rusak ringan maupun rusak berat agar pemerataan kualitas infrastruktur dapat dirasakan secara merata,” tutur Agung.
Untuk infrastruktur jembatan, dari total 1.318 unit yang tercatat, sebanyak 1.123 unit berada dalam kondisi mantap.
Hingga laporan terakhir, DBMPR mencatat 263 paket telah memasuki tahap kontrak. Dari jumlah itu, 124 paket dinyatakan selesai dan 139 paket lainnya tengah berlangsung di lapangan. Selain itu, masih terdapat 98 paket yang berada dalam proses pengadaan.
Agung memastikan setiap perkembangan fisik dan administrasi terus dipantau secara berkala, termasuk oleh enam UPTD di wilayah kerja yang berbeda.
“Kami memastikan seluruh proses pengadaan berjalan akuntabel, dan progres fisik di lapangan terus kami monitor. Targetnya, paket-paket strategis dapat selesai tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Agung menegaskan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan akan terus menjadi prioritas DBMPR Jabar. Dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra pelaksana, ia optimistis pelayanan infrastruktur bagi masyarakat Jawa Barat akan semakin andal.
“Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami bekerja memastikan setiap ruas jalan provinsi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dunia usaha, dan konektivitas antarwilayah,” pungkasnya. (Dede Rosadi)
