Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dorong Pola Kerja Fleksibel, Produktivitas ASN Tidak Ditentukan Kehadiran Fisik
Gentra Jabar, KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa produktivitas aparatur sipil negara (ASN) tidak lagi diukur dari seberapa sering pegawai hadir di kantor, melainkan dari kualitas perencanaan, capaian kinerja, serta ketepatan dalam mengeksekusi tugas. Hal itu disampaikannya saat memberikan Pembinaan Kepegawaian Tahun 2025 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, Selasa (18/11/2025).
Menurut Dedi, perkembangan teknologi digital memberi ruang bagi ASN untuk bekerja lebih fleksibel tanpa mengurangi tanggung jawab. Ia mencontohkan dirinya sendiri yang lebih banyak turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dibandingkan bekerja dari kantor.
"Saya sendiri sebagai gubernur jarang bekerja di kantor. Saya keliling untuk mengeksekusi setiap masalah di berbagai tempat," ujar pria yang akrab disapa KDM itu.
Dedi menilai sistem kerja fleksibel justru dapat mendorong ASN lebih efektif, terutama bagi mereka yang harus menjalankan peran ganda dalam keluarga. Dengan dukungan perangkat digital, pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan sambil mengasuh anak atau merawat orang tua yang sakit. "Secara prinsip yang penting progres pekerjaan sesuai dengan tupoksinya dan bisa dijalankan dengan baik," tegasnya.
Selain mendorong produktivitas, pola kerja ini dinilai mampu mengurangi beban pembiayaan negara, mulai dari konsumsi listrik, air, jaringan internet kantor, hingga penggunaan bahan bakar operasional.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menekankan pentingnya nilai keluarga bagi ASN. Ia memberikan kebijakan khusus bagi pegawai yang harus merawat orang tua, terutama ibu yang sedang sakit. "Bagi ASN yang ibunya sakit, apalagi sakit stroke, saya beri cuti untuk merawat. Saya orang yang sangat mencintai ibu," tuturnya.
Ia bahkan memperbolehkan ASN untuk tidak masuk kerja pada hari ulang tahun ibu mereka sebagai bentuk penghargaan terhadap peran keluarga dalam kehidupan pegawai.
Meski mendorong fleksibilitas, Dedi memastikan bahwa ukuran produktivitas publik tetap pada aspek strategis: kualitas perencanaan, ketepatan belanja, serapan anggaran, serta peningkatan kompetensi ASN. Ia meminta Kepala BKD dan Sekda untuk menata ulang pola kehadiran pegawai agar lebih efisien. "Jangan terlalu banyak orang di kantor jika tidak produktif," ujarnya.
Dedi juga menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian lebih bagi ASN yang bekerja di lapangan dan menghadapi risiko tinggi, seperti penertiban tambang ilegal, pengawasan pembangunan infrastruktur, hingga irigasi. "Bagi para pegawai lapangan yang penuh risiko, saya pun akan meningkatkan tunjangan," tegasnya.
Menutup pembinaan tersebut, Dedi menyampaikan harapan agar pertemuan ini menjadi momentum penyemangat bagi seluruh ASN di Jawa Barat. "Pertemuan hari ini pertemuan yang membahagiakan, membawa harapan, dan dihadiri seluruh ASN Jawa Barat," pungkasnya. **Kania
