Buruh Cimahi Desak Penetapan UMK Berpihak Kenaikan
Gentra Jabar, KOTA CIMAHI - Menjelang penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi, suara buruh kembali menguat dengan sikap yang lebih tegas dan tuntutan yang tidak lagi bisa dinegosiasikan.
Dalam forum komunikasi, konsultasi, dan dialog kebangsaan yang digelar Kantor Kecamatan Cimahi Selatan, Senin (24/11/2025), Koordinator Aliansi SB/SP Kota Cimahi, Asep Djamaludin, S.H., menyampaikan pesan lugas: penetapan UMK tahun ini harus menjadi momentum konsolidasi keberpihakan pemerintah terhadap pekerja, bukan sekadar formalitas tahunan.
Asep menegaskan pemerintah pusat hingga daerah selama ini cukup responsif, namun konsistensi keberpihakan mereka kini diuji. “UMK adalah jantung kesejahteraan pekerja. Tidak ada instrumen lain yang mampu menopang kehidupan kami sekuat itu. Penetapan tahun ini harus benar-benar memotret kebutuhan riil buruh Cimahi,” tegasnya.
Aliansi serikat pekerja juga menyoroti peran Apindo, menuntut dunia usaha untuk melihat kondisi buruh secara objektif. Mereka menekankan bahwa tekanan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir tidak boleh diabaikan.
Tuntutan kenaikan UMK sebesar 8,5 hingga 10 persen disebut sebagai aspirasi kolektif buruh di hampir seluruh Jawa Barat, termasuk Cimahi yang UMK-nya saat ini berada di kisaran Rp3,8 juta. Kenaikan tersebut dinilai sebagai batas minimal untuk menjaga daya beli pekerja.
Asep mengungkapkan seluruh dokumen pendukung UMK telah diserahkan ke tingkat kementerian. Perwakilan buruh pun dijadwalkan bertemu langsung dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan argumentasi mereka secara komprehensif.
“Prosesnya sedang berjalan, dan kami pastikan suara buruh masuk tanpa celah, tanpa dikaburkan.”
Selain jalur formal, serikat pekerja menyiapkan langkah tegas berupa aksi turun ke jalan. Aksi ini direncanakan berlangsung pekan depan sebagai bentuk peringatan keras agar pemerintah tidak mengesampingkan kepentingan buruh dalam penetapan UMK.
“Ini warning. Aspirasi pekerja tidak boleh hanya menjadi lip service,” ujar Asep menutup pernyataan.
Dengan meningkatnya tensi menjelang penetapan UMK, buruh Cimahi menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar soal angka. Ini adalah upaya mempertahankan martabat, daya beli, dan keberlangsungan hidup di tengah tekanan ekonomi yang terus menguat.
Kini, pemerintah dan dunia usaha berada pada titik penentu: apakah keberpihakan pada kesejahteraan pekerja akan diwujudkan secara nyata, atau tetap menjadi komitmen yang berhenti di atas kertas. (Annisa)
