Iwan Setiawan tampung Aspirasi : Pelayanan RSUD Cibabat disorot Tegas, Lamban Penanganan Pasien


Gentra Jabar, KOTA CIMAHI – Kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2025 yang digelar Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Demokrat, Iwan Setiawan, SE, pada Sabtu (22/11/2025), berubah menjadi ajang luapan kekecewaan warga terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Cibabat.

Di tengah pemaparan program reses di Halaman Rumah Aspirasi ABS (Agung Budi Santoso), Dapil 1 Cipageran–Citeureup, keluhan soal kualitas layanan rumah sakit milik pemerintah tersebut mencuat paling keras.
Iwan menjelaskan bahwa kegiatan reses merupakan ruang resmi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh usulan yang muncul harus berorientasi pada kepentingan publik, baik terkait pembangunan fisik maupun kebutuhan sosial.
Namun, dari berbagai usulan yang disampaikan warga mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP) hingga perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) keluhan mengenai RSUD Cibabat menjadi sorotan paling serius.
Sejumlah peserta menilai pelayanan rumah sakit tersebut lamban, tidak responsif, dan dinilai kerap mengabaikan kondisi pasien BPJS. Bahkan, dalam forum tersebut warga menyebutkan adanya kasus pasien yang meninggal akibat dugaan keterlambatan proses diagnosis.
Keluhan itu langsung mendapatkan perhatian Iwan. Dengan tegas ia menyatakan bahwa pelayanan buruk di rumah sakit pemerintah tidak bisa ditoleransi.
“Untuk RSUD Cibabat, kami siap mendobrak jika ada pelayanan yang tidak sesuai. Itu rumah sakit pemerintah, jadi harus mengutamakan pelayanan publik. Bahkan Wali Kota pun sudah memberi peringatan keras kepada tenaga kesehatan yang tidak melayani pasien dengan baik,” tegasnya, menandai sikap kritis DPRD terhadap fasilitas kesehatan yang dinilai gagal memenuhi standar layanan.
Iwan juga menegaskan kesiapannya untuk turun tangan langsung apabila ada pasien yang sulit mendapatkan perawatan akibat keterbatasan ruang rawat inap. Meski begitu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena fungsi DPRD terbatas pada pengawasan dan pengawalan kebijakan, sementara eksekusi layanan berada di ranah pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit.
“Walaupun saya berada di Komisi I Bidang Pemerintahan dan pendidikan serta kesehatan berada di bawah Komisi IV, aspirasi terkait RSUD Cibabat hari ini tetap akan kami perjuangkan,” ujarnya.
Kegiatan reses ditutup dengan dialog terbuka dan penyampaian daftar prioritas usulan masyarakat, termasuk desakan perbaikan menyeluruh terhadap pelayanan RSUD Cibabat yang kini menjadi perhatian utama warga. (Annisa)