Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Perkuat Sinergi dengan Kejati untuk Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Humanis

Gentra Jabar, KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan silaturahim dengan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat di Kantor Kejati Jabar, Kamis (6/11/2025) sore.
Pertemuan tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) dan Kejati Jabar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, humanis, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Dedi Mulyadi — yang akrab disapa KDM — menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Kejati Jabar, Hermon Dekristo, atas kolaborasi yang telah terjalin dalam memperkuat sistem pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. “Pesan saya satu, kita ingin mendampingi, memberi rambu-rambu, dan mendorong tata kelola yang baik,” ujar KDM.

Selain membahas penguatan tata kelola pemerintahan, KDM juga memaparkan rencana pengembangan transportasi publik berbasis rel sebagai upaya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Jawa Barat.

Salah satu program yang diusulkan adalah pengoperasian gerbong khusus petani, yang memungkinkan hasil pertanian dan peternakan diangkut secara gratis menggunakan kereta. Selain itu, Pemprov Jabar juga berencana mereaktivasi Kereta Parahyangan dengan rute Gambir–Bandung–Banjar menggunakan tarif terjangkau bagi masyarakat. 

“Kita ingin infrastruktur menjadi bagian dari pemerataan ekonomi. Kereta itu nanti bisa mengangkut warga, petani, sampai hasil panen. Biaya murah, manfaatnya besar,” jelas KDM.

Tidak hanya itu, KDM juga mengusulkan kerja sama strategis dalam pengoptimalan pengembalian aset daerah serta mitigasi persoalan hukum di kabupaten dan kota se-Jawa Barat. “Kita ingin bergerak cepat. Kita identifikasi persoalannya, kita selesaikan, dan kita kembalikan hak-hak daerah,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut menandai komitmen bersama antara Pemprov Jabar dan Kejati Jabar untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan, efisien, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas. **Kania