Pemda Jabar Integrasikan Kebijakan Lintas Sektor Kendalikan Angkutan Tambang dan Tekan Kecelakaan Lalu Lintas
Gentra Jabar, KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemda Jabar) mengintegrasikan berbagai kebijakan lintas sektor untuk mengendalikan operasional angkutan barang hasil tambang sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas di seluruh wilayah Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa jumlah korban kecelakaan lalu lintas di Jabar jauh lebih tinggi dibanding korban bencana alam.
“Bencana alam sampai hari ini tercatat 74 korban meninggal. Namun korban akibat kecelakaan lalu lintas mencapai lebih dari 3.300 orang. Artinya, persoalan lalu lintas ini jauh lebih darurat dari sisi hilangnya nyawa manusia,” ujar Dedi Mulyadi dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang, di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate Bandung, Kamis (6/11/2025).
Dalam upaya mempercepat respons terhadap insiden di jalan raya, Pemda Jabar tengah menyiapkan pos layanan jalan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas penting seperti mobil derek, mobil pemadam, mobil patroli penerangan jalan umum (PJU), serta tim medis dan keamanan.
“Langkah ini untuk memastikan penanganan cepat ketika terjadi insiden di jalan,” kata Dedi.
Selain itu, Pemda Jabar juga memperketat penertiban terhadap truk over dimension dan over loading (ODOL). Reformasi besar juga akan dilakukan pada sistem uji KIR. Mulai tahun 2026, registrasi kelayakan kendaraan akan dilakukan di bengkel resmi yang memiliki sertifikat kelaikan kendaraan.
“Mulai 2026, registrasi kelayakan kendaraan (KIR) akan dilakukan di bengkel resmi dengan sertifikat kelaikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kecelakaan disebabkan ketidaklaikan kendaraan, maka bengkel juga ikut bertanggung jawab,” tegas Dedi.
Untuk menjamin keselamatan transportasi darat, Pemda Jabar juga akan melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan angkutan bekerja sama dengan Organda Jawa Barat. Langkah ini untuk memastikan seluruh armada beroperasi sesuai standar keamanan.
“Tidak boleh lagi ada kendaraan kanibal yang tiba-tiba berubah karoseri tanpa standar. Semua harus tertata, berstandar, dan dapat diawasi,” ujar Dedi.
Terkait infrastruktur transportasi, Pemda Jabar menjadikan pembangunan jembatan dan standarisasi kualitas jalan sebagai prioritas. Berdasarkan data Pemda, sebagian besar jembatan di Jabar dalam kondisi kurang ideal. Pemerintah akan mempercepat pembangunan jembatan baru dan melakukan rehabilitasi menyeluruh.
“Hari ini kami memiliki data bahwa kondisi jembatan di Jawa Barat tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, mulai sekarang kami akan melakukan pembangunan jembatan baru di seluruh Jabar serta melakukan perbaikan jalan,” ujarnya.
Selain memperbaiki jembatan dan jalan umum, Pemda Jabar juga akan menyesuaikan standar kualitas jalan berdasarkan karakteristik wilayah, seperti kawasan pegunungan, pertanian, industri, maupun pesisir.
Khusus untuk kawasan industri, jalan akan ditingkatkan menjadi jalan premium dengan tiga hingga empat lajur guna mendukung kelancaran logistik dan keselamatan pengguna jalan.
“Nanti, khusus jalan di wilayah industri akan kami tingkatkan kualitasnya menjadi jalan premium, artinya jumlah lajurnya akan lebih banyak dan ketahanan jalannya pun lebih baik,” pungkasnya. **Kania
