Puluhan Organisasi di Bandung Tegaskan Perlawanan Lewat Global Climate Strike 2025: “Kami Tidak Akan Diam”

Gentra Jabar, KOTA BANDUNG — Gelombang perlawanan masyarakat sipil Bandung kembali menguat. Puluhan gerakan, komunitas, dan organisasi akar rumput turun ke jalan dalam Global Climate Strike Bandung 2025, mengusung tema tegas: “Urundaya Iklim”. Tema ini bukan sekadar slogan, tetapi penegasan bahwa warga Bandung menolak tunduk pada kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan dan mengancam masa depan kota.

Aksi yang berlangsung mulai 15 November itu merupakan bagian dari mobilisasi global yang merespons penyelenggaraan COP30 di Belém, Brazil sebuah forum yang dinilai banyak pihak gagal mengatasi akar krisis iklim. Ruang Konsolidasi Perlawanan, Gerakan Urundaya Iklim terdiri dari dua rangkaian utama: Ruang Urundaya Iklim dan Pawai Iklim.

Ruang Urundaya Iklim yang digelar di Dago Elos wilayah yang menjadi simbol perjuangan warga melawan penggusuran menjadi pusat konsolidasi berbagai kelompok. Di sini, peserta mendalami analisis krisis iklim, merumuskan strategi gerakan, hingga memproduksi materi kampanye. Pilihan lokasi ini mengirim pesan jelas: konflik ruang dan perampasan lahan tidak bisa lagi ditoleransi.

Pawai 3 Kilometer yang Menggema di Tengah Kota, Pada puncak aksi, massa melakukan longmarch dari Taman Cikapayang menuju Cikapundung Riverspot sejauh lebih dari 3 kilometer. Pawai ini tidak hanya menjadi demonstrasi politik, tetapi juga ruang ekspresi budaya dengan hadirnya kesenian reak dari Bandung Timur.

Farrel Raihan Gunawan dari Extinction Rebellion (XR) Bandung, yang bertindak sebagai caretaker aksi, menegaskan bahwa warna-warni atribut kampanye mencerminkan keberagaman peserta. “Ini bukan gerakan aktivis semata. Semua warga bumi punya tempat di sini,” ujarnya (16/11).

Ia menambahkan, pawai yang dibuat cerah dan bersenang-senang menunjukkan bahwa perjuangan iklim juga bisa dilakukan dengan penuh harapan. Tuntutan Menggema Dari Agraria hingga Transisi Energi.

Massa menyampaikan tuntutan yang mencakup isu lokal, nasional, hingga global. Inti tuntutan tersebut antara lain:

Penyelesaian Konflik Agraria di Bandung Raya
Mereka menyoroti konflik di Punclut, Dago Elos, Sukahaji, Kebun Binatang Bandung dan mendesak dihentikannya praktik perampasan lahan. Reforma Agraria Sejati menjadi syarat mutlak keadilan iklim.
Penegakan Hukum Lingkungan yang Tegas
Aktivis menilai hukum lingkungan masih mandul dan gagal memberikan efek jera pada korporasi perusak lingkungan.
Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Masyarakat adat dianggap penjaga ruang hidup yang justru paling terancam oleh pembangunan.
Transisi Energi Berkeadilan
Massa menolak proyek “energi hijau palsu” seperti eksplorasi geothermal yang menyingkirkan warga, termasuk di Kamojang dan empat WKP lainnya: Tampomas, Gede Pangrango, Papandayan, dan Kuningan.

Selain itu, aksi ini juga menyoroti persoalan nyata yang menghimpit Kota Bandung: darurat sampah, hilangnya Ruang Terbuka Hijau, hingga krisis air bersih. Mereka menuntut pemerintah menghentikan alih fungsi ruang hijau, memperbaiki tata kelola sampah, dan membangun sistem mitigasi bencana berbasis pemulihan ekosistem.

Massa juga mengingatkan bahwa perempuan dan kelompok rentan merupakan pihak paling terdampak krisis iklim sehingga seluruh kebijakan harus berperspektif gender.

Solidaritas Global dan Kritik Tajam Terhadap COP30, Aksi ini juga menegaskan solidaritas terhadap masyarakat yang hidup di bawah perang dan kolonialisme, seperti Palestina dan Sudan. Bagi massa aksi, keadilan iklim tak dapat dipisahkan dari keadilan kemanusiaan.

Farrel menyampaikan kritik tegas terhadap COP30.
“Solusi yang ditawarkan pemerintah dunia masih semu. Bahkan penyelenggaraan COP30 sendiri mengorbankan lahan masyarakat adat,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti komitmen Indonesia yang dinilai tidak transparan.
“Perwakilan kita saja adik Presiden Prabowo, seorang pengusaha energi. Bagaimana publik bisa percaya? Ini seperti membiarkan oligarki mengatur masa depan transisi energi,” tambahnya.

Iklim Bandung Sudah Berubah dan Bukti Ada di Depan Mata, Farrel menegaskan bahwa krisis iklim bukan ancaman abstrak. “Suhu Bandung naik sejak tahun 80-an. Kenaikan kecil saja berdampak besar satwa hilang, air bersih makin langka,” katanya. Ini, menurutnya, hasil akumulasi kebijakan yang abai pada ekologi.

Ia Menambahkan "Bagi massa aksi, Global Climate Strike bukan semata demonstrasi, tetapi seruan darurat kepada publik. “Kami ingin masyarakat sadar bahwa krisis iklim itu nyata. Ini bukan kebohongan. Dan kami, sebagai warga sipil, akan terus bergerak untuk memperlambat kerusakan yang terjadi".

"Dengan nada tegas dan langkah mantap, aksi ini mengirim sinyal kuat: Bandung tidak akan diam menghadapi krisis iklim. Perlawanan akan terus hidup". pungkas Farrel.